Jumat, Agustus 7, 2026
BerandaBerita TerkiniWamendagri Minta Kepala...

Wamendagri Minta Kepala Daerah Perkuat Koperasi Merah Putih sebagai Penggerak Ekonomi Desa

HABAKITA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah membangun ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada pengurus, tetapi juga dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, hingga masyarakat.

Hal itu disampaikan Bima saat menghadiri Seminar Nasional KDKMP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, Maluku Utara, pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Bima mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan KDKMP berkembang menjadi penggerak ekonomi di desa. Karena itu, ia meminta kepala daerah membangun komunikasi yang kuat dengan kepala desa dan seluruh pihak yang terlibat.

“Kami meminta para kepala daerah merangkul semua kepala desa. Saya berterima kasih ini Pak Mendes inisiasinya luar biasa bersama asosiasi, bermitra, berkolaborasi, bersinergi sehingga mulai dari perencanaan ini kita sudah duduk bersama-sama,” kata Bima.

Baca juga:  Hasan Nasbi Tegaskan Makalah MBG untuk Nobel Perdamaian Bukan Usulan Pemerintah

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai tujuan. KDKMP diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bima menjelaskan kepala daerah juga memiliki tugas menghubungkan seluruh rantai pasok, mulai dari proses produksi hingga distribusi hasil usaha masyarakat.

Sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, kepala daerah diminta menjalin komunikasi yang baik dengan petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Langkah itu dinilai penting agar koperasi benar-benar tumbuh sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menanggapi berbagai anggapan yang berkembang mengenai KDKMP. Ia menegaskan koperasi tersebut bukan minimarket ataupun toko ritel yang akan mengambil alih usaha masyarakat.

“Jadi yang paling utama, target yang paling mendasar dari forum ini adalah menyamakan frekuensi bahwa Kopdes bukan minimarket. Bahwa Kopdes bukan toko ritel, bahwa Kopdes juga bukan berarti kemudian menutup secara paksa minimarket yang ada,” ujarnya.

Baca juga:  Presiden Prabowo: Indonesia Butuh Lebih Banyak Orang Pintar

Menurut Bima, KDKMP dirancang sebagai pusat layanan ekonomi di desa dan kelurahan. Fungsinya jauh lebih luas daripada sekadar tempat berjualan.

Koperasi akan menyediakan berbagai layanan, mulai dari simpan pinjam, penyediaan kebutuhan pokok, apotek, hingga menjadi agen resmi penyalur bantuan pemerintah.

Selain itu, koperasi juga diharapkan membantu memperpendek rantai distribusi. Dengan pola tersebut, harga barang di tingkat konsumen dapat lebih terjangkau, sementara petani dan pelaku usaha memperoleh nilai jual yang lebih baik.

Bima menilai percepatan pembentukan KDKMP juga menjadi salah satu upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja baru di desa. Kehadiran koperasi diharapkan mendorong tumbuhnya berbagai usaha produktif yang dikelola masyarakat.

Bima mengingatkan kepala daerah agar mengawal seluruh tahapan pembentukan KDKMP sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses tersebut mencakup penyelarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pemantauan verifikasi dan validasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi.

Baca juga:  BGN Temukan Sekitar 6 Juta Data Ganda Penerima MBG

Ia menegaskan ada tiga hal yang harus menjadi perhatian utama agar koperasi dapat berkembang dengan baik.

“Mari kita kuatkan tiga hal yang sangat penting yang menjadi kunci keberhasilan Kopdes. Satu adalah perencanaan yang jelas atau business plan. Yang kedua transparansi dan akuntabilitas, jangan sampai ada persoalan di kemudian hari dan yang terakhir kita betul-betul fokus untuk meningkatkan kualitas SDM-nya,” tutur Bima.

Seminar nasional tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan lainnya. Forum itu menjadi ajang koordinasi sekaligus menyamakan pemahaman mengenai pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Jasa Pembuatan Website Aceh

Sukseskan bisnis anda dengan website yang menarik dan berkualitas.

Terbaru ⟶

Baca juga