HABAKITA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pola pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengutamakan pasokan dari daerah setempat. Langkah tersebut disiapkan agar belanja MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan dapur, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan dapur MBG nantinya diarahkan membeli bahan pangan dari wilayah masing-masing selama stok tersedia. Mekanisme tersebut sedang disusun bersamaan dengan pembangunan sistem marketplace pengadaan bahan baku.
Sudaryono mencontohkan kebutuhan telur untuk dapur MBG di Mojokerto. Pasokan dari daerah tersebut akan diprioritaskan selama jumlahnya mencukupi.
“Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya nggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang,” tuturnya.
Pola tersebut membuat kebutuhan bahan baku MBG dapat lebih banyak diserap dari produsen lokal. Petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha pangan memiliki peluang masuk ke rantai pasok program.
Pengadaan dari daerah sekitar juga diharapkan membuat perputaran uang tidak langsung keluar dari wilayah tersebut. Belanja dapur MBG bisa menjadi permintaan rutin bagi pelaku usaha yang mampu memenuhi kebutuhan program.
Sudaryono mengatakan BGN sedang menyusun mekanisme agar dampak ekonomi tersebut dapat diukur. Pemerintah ingin mengetahui seberapa besar belanja MBG berputar di setiap daerah.
“Jadi ini mekanisme sedang saya susun. Sehingga indeks ekonominya itu kelihatan,” katanya.
Kebutuhan bahan baku MBG cukup beragam. Tahap awal sistem pengadaan akan mencakup daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.
BGN juga menyiapkan marketplace khusus untuk mengatur pengadaan komoditas tersebut. Sistemnya akan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang digunakan dalam pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sudaryono mengatakan marketplace dibuat agar proses pengadaan lebih mudah dipantau. Pemerintah nantinya dapat melihat pemasok, harga barang, transaksi, hingga aspek perpajakan.
“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono dalam keterangannya yang disampaikan melalui akun Instagramnya, Sabtu (12/9/2026).
### Pemasok Harus Terverifikasi
BGN juga menyiapkan mekanisme *verified seller*. Pemasok yang masuk dalam sistem harus melalui proses verifikasi.
“Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu,” jelas Sudaryono.
Kebijakan tersebut bertujuan membuat rantai pasok lebih mudah ditelusuri. Pemerintah dapat mengetahui siapa pemasok bahan pangan dan dari mana komoditas tersebut diperoleh.
Skema tersebut juga membuka peluang bagi pemasok lokal yang memenuhi standar untuk mendapatkan permintaan dari dapur MBG. Namun, produsen daerah tetap harus memenuhi ketentuan kualitas dan kebutuhan dapur.
Sudaryono menargetkan marketplace pengadaan bahan baku MBG mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.
Pemerintah ingin sistem tersebut tidak berhenti sebagai alat transaksi. Marketplace juga diarahkan menjadi bagian dari pengaturan rantai pasok pangan MBG di daerah.
### Belanja MBG Diharapkan Berdampak ke Ekonomi
Sudaryono menegaskan MBG sejak awal memiliki dua tujuan. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga diharapkan memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi.
“Karena impact yang diinginkan oleh program MBG itu dua (itu),” pungkasnya.
Kebutuhan dapur MBG dapat menciptakan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan. Permintaan tersebut berpotensi membuka pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM.
Rantai pasok juga membutuhkan tenaga kerja dan jasa pendukung, mulai dari pengangkutan, penyimpanan, hingga distribusi bahan pangan. Kondisi tersebut membuat dampak ekonomi MBG dapat meluas jika pengadaan dilakukan dari daerah.
Pemerintah masih menyusun mekanisme pengadaan tersebut. Pengaturan asal barang, verifikasi pemasok, sistem transaksi, dan pola pembelian antardaerah akan menjadi bagian yang menentukan apakah belanja MBG benar-benar mampu menggerakkan ekonomi lokal.
BGN berharap dapur MBG dapat menjadi pembeli tetap produk pangan daerah. Pola tersebut juga dapat membuat program gizi memiliki hubungan yang lebih kuat dengan produksi pangan masyarakat.