HABAKITA – PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Rabu 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Kenaikan harga tersebut memicu berbagai respons dari kalangan ekonom. Mereka menilai dampak terbesar justru akan dirasakan kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi pengguna utama BBM nonsubsidi.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengatakan pengguna Pertamax tidak hanya berasal dari kelompok berpenghasilan tinggi.
“Pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, tetapi juga kelas menengah rentan. Ada pekerja, pegawai, guru, ojek online, dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya,” kata Media dalam keterangannya, pada Rabu, 10 Juni 2026.
“Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite,” imbuh dia.
Menurut Media, lonjakan harga Pertamax berpotensi menekan daya beli masyarakat. Kondisi itu juga dapat berdampak pada kelompok masyarakat yang sedang berupaya naik ke kelas menengah.
Kenaikan biaya transportasi diperkirakan ikut memengaruhi pengeluaran rumah tangga. Beban tersebut dapat terasa lebih besar bagi pekerja yang setiap hari menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas.
Selain itu, kenaikan harga BBM juga berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah barang dan jasa. Biaya distribusi yang meningkat biasanya akan memengaruhi harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai kenaikan harga Pertamax bisa membuat konsumsi Pertalite meningkat.
“Pembatasan (pembelian BBM) melalui QR code hanya efektif jika tidak ada kebocoran di lapangan. Pada praktiknya, masih banyak Pertalite yang diperjualbelikan di luar SPBU,” tutur Nailul.
Jika perpindahan konsumen ke Pertalite terjadi dalam jumlah besar, beban subsidi energi pemerintah diperkirakan ikut meningkat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai kenaikan harga Pertamax tidak bisa dipandang sebagai penyesuaian harga biasa. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan tekanan yang sedang dihadapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp 1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp 300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil,” sebut Bhima.
Bhima juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut mencapai sekitar 8 persen sejak awal tahun. Kondisi tersebut membuat biaya impor energi semakin mahal.
Menurut dia, harga minyak dunia memang berada di luar kendali pemerintah. Namun, nilai tukar rupiah masih dapat dipengaruhi melalui kebijakan ekonomi dan moneter.
“Begitu rupiah semakin melemah ke Rp 18.000 per dollar AS, harga importasi BBM makin mahal, dan semakin menekan komponen belanja kompensasi dan subsidi energi,” ungkap Bhima.
Berdasarkan simulasi sensitivitas asumsi makro APBN 2026, pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi menambah beban belanja negara hingga Rp91,5 triliun.
Media Wahyudi Askar menilai pemerintah sebenarnya memiliki beberapa pilihan untuk mengurangi tekanan terhadap APBN. Pilihan itu antara lain menata ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG), menambah utang, menaikkan pajak, atau menaikkan harga BBM.
“Jika MBG dirombak ulang, hanya untuk yang membutuhkan, biayanya hanya Rp 117 triliun. Tetapi itu kemungkinan tidak dipilih pemerintah karena kontrak dengan dapur-dapur SPPG sudah berjalan struktur rentenya sudah terlanjur terbentuk,” ucap dia.
Media juga menyoroti keputusan pemerintah yang sebelumnya membatalkan rencana kenaikan royalti mineral bagi perusahaan besar. Menurut dia, langkah tersebut menimbulkan pertanyaan karena pemerintah justru memilih kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Ini sangat aneh, ketika negara membutuhkan tambahan uang, yang diminta berkorban adalah kelas menengah bawah. Mereka dijadikan penanggung biaya atas masalah fiskal yang lahir dari buruknya pilihan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sendiri,” jelas Media.
Kenaikan harga Pertamax diperkirakan menjadi salah satu isu ekonomi yang paling banyak mendapat perhatian dalam beberapa waktu ke depan.
Selain berdampak pada pengguna kendaraan pribadi, kebijakan tersebut juga berpotensi memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, serta daya beli masyarakat secara umum.[]