HABAKITA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberhentikan 261 pegawai non-ASN sebagai bagian dari penertiban internal di lingkungan BGN. Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan berbagai dugaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran lainnya.
Keputusan itu diumumkan Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Juli 2026. Menurut dia, penindakan merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola lembaga sekaligus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Per hari ini tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi. Hari ini kami umumkan telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN,” kata Sudaryono.
Sudaryono menjelaskan, pegawai yang diberhentikan terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Mayoritas diberhentikan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin serta pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
“Pegawai non-ASN ini diberhentikan, salah satu dan paling besar adalah karena adanya diduga adanya pelanggaran tidak disiplin dan lain-lain,” ujarnya.
Selain memberhentikan pegawai non-ASN, BGN juga sedang memproses sanksi terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diduga melakukan pelanggaran.
Sudaryono mengatakan terdapat sembilan ASN dan PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Mereka kini menjalani proses pemeriksaan dan berpotensi diberhentikan apabila terbukti melanggar.
“Selanjutnya kami telah memproses ada temuan sembilan melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat, ini adalah ASN dan PPPK, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan,” ucapnya.
BGN juga menemukan 39 pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin ringan. Terhadap mereka akan diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
“Dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan akan kami berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan,” lanjut Sudaryono.
Menurut Sudaryono, sejumlah pegawai yang sedang diproses diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran, mulai dari ketidakdisiplinan, praktik judi online, hingga dugaan tindak pidana korupsi. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran hukum di lingkungan BGN.
“Hukuman ASN P3K itu ada yang judi online, ada juga yang tidak disiplin, ada juga yang ada indikasi tadi, ngentit-ngentit duit (korupsi) tadi itu. Jangan dipikir ngentit duit sedikit itu kemudian enggak tahu, tahu. Sekarang ini informasi mudah, tinggal kirim WA, kita investigasi, orangnya ngaku, maka mohon maaf. Demi menyelamatkan yang banyak yang baik, maka kita hukum orang-orang yang tidak baik yang mencoreng nama baik orang-orang yang bekerja selama ini dengan baik,” ujarnya.
Sudaryono menegaskan pembenahan internal menjadi salah satu prioritas sejak dirinya dipercaya memimpin BGN. Langkah tersebut dilakukan agar lembaga yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis memiliki tata kelola yang bersih, profesional, dan akuntabel.
Ia menyebutkan ada tiga fokus utama yang sedang dijalankan di BGN. Pertama, memberantas praktik korupsi dan pelanggaran di lingkungan internal. Kedua, memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat. Ketiga, memperkuat transparansi serta membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan program.
Sudaryono mengajak masyarakat, media, dan seluruh pemangku kepentingan ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, pengawasan bersama menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“Kami mengakui ada kekurangan, kami mengakui ada hal yang memang harus diperbaiki, kami mengakui bahkan ada pelanggaran sebagaimana juga saudara-saudara tahu. Tapi kami siap, kita harus siap, kita harus siap menatap masa depan kita perbaiki, kemudian kita laksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya,” ujar Sudaryono.[]