HABAKITA – Pelantikan 22 pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) digelar di Labuan Bajo, pada Selasa, 10 Februari 2026. Pelantikan ini penanda penguatan gerakan Tani Merdeka Indonesia dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di wilayah tersebut.
Kehadiran kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota di NTT diharapkan mempercepat kerja organisasi dalam menjawab persoalan petani. Struktur yang terbentuk dinilai penting untuk memperluas jangkauan program, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, serta memastikan kebijakan pusat benar-benar dirasakan petani.
Koordinator Wilayah Tani Merdeka Indonesia Wilayah Timur, Wilfridus Yons Ebit, menegaskan kesejahteraan petani NTT harus menjadi prioritas utama.
“Petani NTT harus sejahtera. Kepengurusan yang sudah dilantik harus bekerja nyata, turun langsung ke desa, dan memastikan setiap persoalan petani mendapat solusi,” kata Pria yang akrab disapa Ebit.
Ebit yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Politik Tani Merdeka Indonesia, menekankan kekuatan utama pertanian berada di pedesaan. Pendekatan organisasi tidak cukup melalui koordinasi administratif, tetapi harus disertai pendampingan langsung. Peran Tani Merdeka Indonesia diperlukan untuk menjembatani kebutuhan petani dengan program pemerintah, termasuk akses bantuan, sarana produksi, hingga penguatan kelembagaan tani.
Ia juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemerataan dukungan bagi petani di seluruh wilayah Indonesia.
“Presiden Prabowo Subianto menegaskan petani di semua wilayah harus mendapatkan akses bantuan yang sama. Petani harus sejahtera, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawalnya,” kata Wilfridus.
Menurutnya, pemerataan akses menjadi kunci peningkatan produksi sekaligus penguatan ketahanan pangan nasional. NTT memiliki sumber daya lahan yang luas dan peluang pengembangan komoditas strategis. Potensi tersebut hanya dapat optimal jika diikuti pendampingan berkelanjutan, distribusi sarana produksi yang tepat, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dan organisasi masyarakat.
Pelantikan pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia se-NTT juga diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah, legislatif, organisasi petani, dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat pembangunan pertanian berkelanjutan. Struktur kepengurusan yang tersebar di seluruh daerah menjadi ruang koordinasi untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan, mulai dari produktivitas lahan, ketersediaan pupuk, hingga pemasaran hasil panen.[]