HABAKITA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegaskan bahwa seluruh hakim konstitusi dan pegawai MK akan berintegritas menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPK) 2024.
Selain itu, Suhartoyo meminta agar awak media turut memantau integritas para hakim dan pegawai MK selama proses berlangsung.
“Wartawan bisa memberi masukan jika ada isu yang mencederai integritas kami, sehingga MK dapat segera mengambil langkah,” ujarnya, pada Rabu, 11 Desember 2024.
Lebih lanjut, Suhartoyo menjelaskan sidang PHPK 2024 akan dimulai setelah seluruh permohonan diregistrasi dan mendapatkan nomor perkara.
Menurut rencana, semua sidang perselisihan hasil Pilkada ini akan digelar pada Januari 2025, dengan pembagian jadwal tertentu.
Namun demikian, ia menambahkan bahwa MK akan fleksibel menyesuaikan jadwal sidang dengan perkembangan situasi di lapangan.
Selain itu, Suhartoyo menegaskan sidang akan dibagi menjadi tiga panel, kecuali jika ada hal yang dianggap sangat krusial.
“Jika ada hal krusial, sidang pleno akan digelar. Namun, pengucapan putusan tetap dilakukan dalam sidang pleno,” tegasnya.
Hingga Rabu dini hari, MK telah menerima 240 permohonan PHPK dari Pilkada 2024 yang berlangsung di berbagai daerah.
Rinciannya, terdapat dua permohonan PHP Gubernur, 194 permohonan PHP Bupati, dan 44 permohonan PHP Wali Kota tahun ini.[]