HABAKITA – Adidaya Institute menyatakan Presiden Prabowo Subianto menggunakan pendekatan big bang dan big push untuk mengatasi kemiskinan. Pendekatan ini dinilai sebagai langkah cepat dan terarah untuk menyelesaikan persoalan mendasar di masyarakat.
Lembaga tersebut menilai strategi ini tidak berdiri sendiri. Kebijakan tetap mengacu pada konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, sebagai dasar pembangunan nasional.
Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo, menjelaskan pendekatan itu menekankan gerak cepat negara dalam skala besar.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan strategi kebijakan yang dapat dibaca sebagai big bang dalam pelaksanaan dan big push dalam substansi. Artinya, negara bergerak cepat, serentak, dan berskala nasional untuk memecahkan masalah mendasar bangsa namun tetap fokus pada investasi pembangunan manusia dan ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek satuan,” ucap Bramastyo dalam siaran pers yang diterima detikmerdeka.com, pada Rabu, 6 Mei 2026.
Ia menilai sejumlah program prioritas pemerintah dirancang saling terhubung. Program itu tidak berdiri sendiri, tetapi menyasar berbagai aspek kemiskinan sekaligus.
“Tujuh program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, 3 Juta Rumah/FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Lumbung Pangan, dan Kampung Nelayan bukanlah tumpukan program terpisah. Ini adalah paket terintegrasi yang menargetkan simpul kemiskinan multidimensi sekaligus gizi, kesehatan, pendidikan, aset rumah, akses pasar desa, rantai pasok pangan, dan produktivitas pesisir dapat diatasi dengan baik,” jelas dia.
Program-program tersebut dijalankan secara bersamaan. Pemerintah ingin memutus rantai kemiskinan dari berbagai sisi. Pendekatan ini juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi desa.
Namun, Adidaya Institute mengingatkan tantangan utama ada pada pelaksanaan di lapangan. Skala besar program membutuhkan kesiapan birokrasi yang kuat.
Menurut Bramastyo, keberhasilan program tidak ditentukan di tingkat pusat saja. Pelaksanaan di daerah menjadi faktor penentu.
Ia mencontohkan peran dinas, sekolah, puskesmas, hingga unit pelayanan di lapangan. Semua harus bergerak dalam satu sistem yang sama.
“Big push tidak bisa ditopang oleh menteri saja. Jika yang macet adalah eksekusi, maka yang harus dibenahi adalah ekosistem pelaksanaannya—Menteri dan birokrasi sekaligus,” tegas dia.
Adidaya Institute juga menyoroti pentingnya evaluasi yang menyeluruh. Perbaikan tidak cukup hanya pada pergantian pejabat.
Evaluasi harus menyentuh sistem kerja. Hal itu mencakup rantai komando, standar layanan, hingga transparansi anggaran.
Penguatan sumber daya manusia di lapangan juga dinilai penting. Sistem pengawasan dan penanganan keluhan perlu dibuat lebih cepat dan responsif.
Dalam laporan terpisah, Adidaya Institute menyebutkan arah pembangunan Indonesia mulai bergeser. Demokrasi tidak lagi hanya dilihat dari proses pemilu.
“Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari prosedur elektoral, tetapi harus mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat melalui kebijakan yang efektif dan berdampak langsung,” tulis Adidaya Institute.
Perubahan arah ini muncul di tengah tekanan global. Ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok mendorong banyak negara memperkuat kemandirian.
Indonesia menghadapi situasi yang sama. Peran negara dinilai perlu lebih aktif dalam menggerakkan ekonomi.
“Negara perlu mengambil peran lebih aktif sebagai penggerak ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global dan menjaga stabilitas domestik,” tulis Adidaya Institute.
Laporan itu menyebut tiga pilar utama. Reformasi tetap menjadi dasar. Supremasi sipil dan penegakan hukum harus dijaga.
Pilar kedua adalah pendekatan ekonomi yang disebut “Prabowonomics”. Negara ditempatkan sebagai aktor strategis dalam pembangunan.
Pilar ketiga adalah tata kelola. Transparansi dan pengawasan menjadi syarat utama agar program berjalan efektif.
Adidaya Institute juga menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam pembangunan.
“Pendekatan pembangunan harus bersifat terintegrasi dan simultan agar mampu mendorong pertumbuhan tinggi sekaligus menurunkan ketimpangan.”
Saat ini, pemerintah menjalankan berbagai program secara paralel. Program tersebut mencakup sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, hingga pangan.
Langkah ini dinilai sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan ketimpangan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan.
Perjalanan pembangunan Indonesia masih panjang. Tantangan global dan domestik terus berubah.
Namun, arah kebijakan yang lebih terintegrasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[]