HABAKITA – Koperasi Arung Samudera (KOPPAS) bertemu dengan Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar, untuk membahas konsep pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertemuan ini berlangsung pada Jumat (7/3/2025) di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar.
Ketua KOPPAS, Zainal Bakri, hadir bersama jajaran pengurus, termasuk Ketua Dewan Pengawas Bustami, Anggota Dewas Kasibun Daulay, Sekretaris Dewas Atria Wardhana, serta anggota koperasi Dino.
Sementara itu, Wali Nanggroe didampingi oleh sejumlah pejabat, seperti Ketua Tuha Peut, Ketua Tuha Lapan, dan Plt. Kabag Humas Zulfikar Idris.
Dalam pertemuan itu, Zainal menjelaskan koperasi mereka telah menjalin kemitraan dengan PT Aceh Nusa Indrapuri untuk pengelolaan hutan.
Ia berharap dukungan dari Wali Nanggroe agar koperasi mendapatkan akses pengelolaan hutan yang lebih ideal.
“Kami ingin bisnis ini berjalan dalam jangka panjang. Karena itu, kami butuh kenyamanan dan jaminan investasi,” kata Zainal.
Ia menambahkan koperasi ini selama ini bergerak dengan dana swadaya tanpa bantuan dari pihak luar. Bahkan, mereka telah menjalin kerja sama dengan mitra internasional melalui berbagai perjanjian (MoU).
KOPPAS juga memaparkan bahwa konsep pengelolaan hutan ini tidak hanya untuk produksi energi terbarukan, tetapi juga untuk pengembangan ekonomi lokal.
Sejumlah desa telah menyepakati rencana kerja sama, termasuk budidaya tanaman kaliandra untuk bahan bakar biomassa, peternakan domba, serta produksi madu lebah.
“Kami juga menjalin komunikasi dengan pihak Qatar yang tertarik dengan wilayah kelola kami di sekitar Dermaga Malahayati. Selain itu, kami berencana membangun fasilitas seperti camping ground, sekolah lingkungan, dan jasa konservasi hutan,” jelas Zainal.
Menanggapi hal ini, Wali Nanggroe menyatakan dukungannya terhadap upaya Koperasi Arung Samudera.
“Pengelolaan hutan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar hutan. Kita juga bisa membuka peluang baru, seperti pengembangan hutan wisata,” ujar Wali Nanggroe.[]