HABAKITA – Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza yang diluncurkan pada World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Langkah ini upaya internasional menghentikan kekerasan dan menstabilkan kawasan.
Keikutsertaan Indonesia dimaksudkan memperkuat posisi diplomatik dalam mendorong perdamaian global, khususnya mengawal solusi dua negara bagi Palestina serta stabilisasi Gaza.
Dewan yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump beranggotakan 19 negara dan bermitra dengan PBB untuk mengawasi gencatan senjata, menjaga keamanan, serta mendukung rekonstruksi Gaza.
Komitmen Indonesia ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dengan memperkuat akses bantuan kemanusiaan dan mendorong perdamaian berkelanjutan. Keputusan ini sempat menuai pro kontra.
Menyadari hal itu, Presiden Prabowo mengundang pimpinan 16 ormas Islam, tokoh agama, dan pimpinan pondok pesantren ke Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 3 Februari 2026.
“Seperti biasa presiden selalu menjadikan forum-forum diskusi sebagai media untuk mendapatkan masukan-masukan dari para tokoh,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.
Tokoh-tokoh Islam kemudian memberikan dukungan terhadap keputusan Indonesia. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyampaikan semua pihak yang hadir bisa menerima alasan Indonesia bergabung.
“Saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima, bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini,” ujarnya.
Gus Yahya menambahkan semua tokoh Islam sepakat menolak penjajahan dan berkomitmen memperjuangkan kemerdekaan bangsa sesuai amanat proklamasi. Ketua MUI Anwar Iskandar juga menegaskan dukungan.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja (mendukung) karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan,” katanya.
Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace/BoP) mendapat mandat dari PBB untuk menciptakan prasyarat menuju kemerdekaan Palestina.
Landasan pembentukan BoP merujuk pada Rencana 20 Poin Donald Trump yang telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803.
Dalam dokumen tersebut disebutkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina baru dapat dilakukan setelah kondisi Gaza pulih dan reformasi Otoritas Palestina berjalan efektif. Upaya ini diharapkan membuka jalan menuju pembentukan negara Palestina.
Rencana itu juga mencakup dialog lintas agama berbasis toleransi untuk membangun kembali narasi masyarakat Israel dan Palestina terkait manfaat perdamaian jangka panjang. Amerika Serikat akan menjajaki dialog langsung antara Israel dan Palestina guna menciptakan ruang politik bagi koeksistensi damai.
Dewan Perdamaian dipimpin Donald Trump sebagai otoritas sementara. Badan ini bertugas memantau komite administrasi Palestina yang bersifat teknokratis dan menjalankan layanan publik di Gaza. Dewan juga menetapkan kerangka kerja serta mengelola pendanaan rekonstruksi hingga reformasi Otoritas Palestina selesai.
Selain menghimpun praktik terbaik dan para ahli internasional, BoP akan mengimplementasikan program pengembangan ekonomi untuk mempercepat pemulihan Gaza.[]