HABAKITA – Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, mengungkapkan bahwa DKPP telah menerima 568 aduan terkait dugaan pelanggaran etik sampai Oktober 2024.
“DKPP kebanjiran perkara. Dari Januari hingga Oktober 2024, kami menerima 568 aduan, rata-rata hampir dua aduan setiap hari kerja,” ujar Heddy.
Semua laporan dianggap penting, sehingga tidak ada satu kasus yang bisa diutamakan dibandingkan dengan yang lain, kata Heddy.
Ia juga meminta agar para pelapor memahami bahwa setiap kasus diproses berdasarkan urutan laporan yang masuk ke DKPP.
“Kami harus memproses setiap perkara sesuai antrean yang ada, semua laporan jadi prioritas utama,” tambah Heddy.
Jumlah aduan ini diprediksi akan terus meningkat karena Pilkada Serentak 2024 masih berlangsung dan memunculkan banyak laporan.
Heddy juga menjelaskan bahwa DKPP sudah mulai menerima aduan terkait pelanggaran Pilkada Serentak 2024 yang saat ini sedang berjalan.
“Kasus yang berkaitan dengan pileg dan pilpres mungkin tidak akan selesai di tahun ini,” ungkapnya.
Sepanjang 2023, DKPP telah menangani 325 perkara, dengan sebagian besar kasus terkait rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU.
Sebanyak 13 persen atau 82 kasus lainnya melibatkan rekrutmen badan Ad Hoc di Bawaslu, ungkap Heddy dalam sidang.
Masalah muncul karena kurangnya transparansi dalam rekrutmen dan masih ada anggota partai politik yang terlibat, jelasnya.[]