HABAKITA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan telah menyiapkan langkah drastis untuk membenahi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Ia memastikan perombakan besar-besaran akan dilakukan terhadap jajaran pejabat, termasuk yang bertugas mengawasi pelabuhan dan aktivitas kepabeanan.
“Di Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis, mungkin beberapa hari lagi, besok kali ya. Jadi saya ganti semua pejabatnya selain Dirjen, di sekeliling Dirjen saya tukar semuanya. Terus seluruh Kakanwil yang mengawasi pelabuhan,” ujar Purbaya, pada Selasa, 27 Januari 2026.
Perombakan mencakup hampir seluruh pejabat di sekitar Bea Cukai, kecuali posisi Direktur Jenderal. Seluruh kepala kantor wilayah yang berperan dalam pengawasan pelabuhan juga akan diganti.
Purbaya menyebutkan sebagian pejabat akan dinonaktifkan sementara, terutama yang menangani kasus besar. “Sebagian saya rumahin,” tegasnya.
Langkah ini sebagai evaluasi menyeluruh terhadap integritas dan kinerja aparat Bea Cukai.
Menurutnya keberadaan perusahaan yang dinilai tidak jelas dan berpotensi menimbulkan praktik menyimpang di sektor kepabeanan. Pergantian pejabat akan dilakukan dari level terbawah hingga atas di titik-titik rawan.
Menurut Purbaya, langkah tegas ini menjadi pesan langsung agar seluruh jajaran Bea Cukai bekerja lebih serius. “Ini message untuk teman-teman Bea Cukai yang lain supaya bekerja dengan lebih serius ke depan,” imbuhnya.
Ia menilai sumber daya manusia di institusi tersebut sebenarnya memiliki kapasitas baik. Namun, disiplin dan integritas harus diperkuat melalui langkah nyata.
Sebagai bagian dari pembenahan sistem, Purbaya mendorong pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk mendeteksi praktik under invoicing yang merugikan penerimaan negara. Kombinasi perombakan struktural dan pemanfaatan teknologi diyakini menjadi kunci memperbaiki kinerja Bea Cukai secara menyeluruh.
“Jadi kita punya harapan, tapi perlu shock therapy supaya mereka kerja lebih keras,” pungkasnya.
Evaluasi besar-besaran ini diharapkan mampu menutup celah praktik menyimpang sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.[]