HABAKITA – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan akan mencabut sanksi administratif terhadap belasan Kerja Sama Operasional (KSO) usaha ekowisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Kebijakan ini diambil untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah dan penguatan ekonomi hijau di Jawa Barat.
Pernyataan disampaikan dalam audiensi bersama anggota DPR RI Mulyadi serta perwakilan pengusaha dan masyarakat Bogor Selatan, pada Sabtu 18 Oktober 2025.
“Kementerian Lingkungan Hidup akan terus mendukung investasi di Kabupaten Bogor, selama selaras dengan pelestarian lingkungan,” ungkap Hanif.
Ia meminta pelaku usaha melakukan penanaman pohon, penataan limpasan air, dan langkah nyata untuk mencegah banjir.
“Kami mendorong para pelaku usaha untuk melakukan penanaman pohon, penataan limpasan air, dan langkah nyata agar tidak terjadi banjir di kawasan Puncak,” ujar Hanif.
Hanif menegaskan penghentian kegiatan ekowisata bersifat sementara. Tujuannya memberi efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan.
“Kami tidak menutup usaha, hanya menghentikan sementara untuk mendorong pembenahan dan kesadaran bahwa ekonomi harus memperhatikan daya dukung lingkungan,” kata Hanif.
Ia meminta pengusaha KSO segera melaporkan langkah penataan lingkungan yang telah dilakukan. PTPN juga diminta membenahi perizinan sesuai ketentuan undang-undang.
Langkah-langkah tersebut akan menjadi dasar pencabutan sanksi dalam waktu dekat. Pemerintah ingin memastikan penegakan keadilan lingkungan berjalan proporsional.
Sementara itu anggota DPR RI Mulyadi mengapresiasi sikap terbuka Menteri LH dan jajaran KLH dalam merespons aspirasi masyarakat Bogor.
“Saya mengapresiasi aksi cepat Bapak Menteri dan KLH yang akan memberikan kepastian pencabutan sanksi sebelum akhir bulan ini. Ini langkah nyata pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sekaligus menunjukkan bahwa penegakan lingkungan bisa berjalan berdampingan dengan investasi,” ujar Mulyadi.
Ia menekankan pentingnya pembinaan pelaku usaha agar mampu menerapkan praktik ekowisata berkelanjutan.
Ketua Masyarakat Adat Puncak, Chaidir Rusly atau Mang Iding, menyambut baik langkah pemerintah. Ia berharap komitmen yang disampaikan Menteri LH segera diwujudkan.
“Kita perlu menjaga kelestarian alam Puncak sekaligus menghidupkan kembali ekonomi masyarakat. Karena itu, kami berharap ada kepastian dan langkah konkret dari KLH. Masyarakat Puncak akan terus mendukung dan mengawal agar komitmen yang disampaikan Menteri LH bisa ditepati secepat mungkin,” tegasnya.[]