HABAKITA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dengan perizinan yang berbelit-belit untuk acara olahraga dan konser musik di Indonesia. Dia mencontohkan MotoGP Mandalika yang membutuhkan 13 izin sebelum balapan itu berlangsung.
Dalam acara peluncuran digitalisasi perizinan event di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jokowi mengatakan dampak besar MotoGP Mandalika terhadap ekonomi Indonesia.
Namun, ia mengeluhkan rumitnya perizinan acara tersebut yang membuatnya merasa lemas.
“MotoGP Mandalika memberikan dampak ekonomi sebesar Rp 4,3 triliun, melibatkan 8 ribu tenaga kerja dan seribu UMKM. Tapi begitu saya tanya tentang perizinan, saya lemas. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus,” ujar Jokowi, Senin, 24 Juni 2024.
Penyelenggara MotoGP harus mengurus banyak surat rekomendasi, mulai dari Polsek, Polres, Polda NTB, hingga Mabes Polri.
Selain itu, juga harus mengurus surat dukungan dari RSUD NTB, Dinas Kebakaran, dan pemberitahuan ke Bea Cukai untuk barang-barang yang didatangkan dari luar negeri.
Menurut Jokowi, syarat-syarat ini membuat penyelenggara event di Indonesia bisa kehabisan tenaga dan uang sebelum acara dimulai.
“Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemas dulu sebelum acaranya dimulai. Mungkin ada tambahan izin lagi yang belum saya sebut. Atau mungkin uang saya sudah habis dulu sebelum eventnya terjadi. Ini fakta,” kata Jokowi.[]