HABAKITA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Keputusan ini diumumkan oleh Anwar Abbas, Pengurus PP Muhammadiyah, pada Rabu malam, 24 Juli 2024.
“Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah dan sudah menyetujui,” kata Anwar.
Anwar menjelaskan bahwa persetujuan untuk menerima IUP ini disertai dengan sejumlah catatan penting. Salah satu catatan tersebut adalah bahwa Muhammadiyah harus mengelola tambang dengan menjaga lingkungan.
“Saya tahu Muhammadiyah terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir,” ujarnya.
Selain menjaga lingkungan, Muhammadiyah juga harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh tambang tersebut. Anwar menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat dan menghindari tindakan emosional.
“Dalam hal ini, ada hitung-hitungannya,” tambahnya.
Rapat pleno yang menghasilkan keputusan ini berlangsung sekitar dua pekan lalu. Sebelumnya, PP Muhammadiyah telah menyatakan akan menggelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024, untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk ormas keagamaan dan memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah.
“Muhammadiyah siap menerima dan siap mengelola,” tegas Anwar.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menyetujui pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan ormas mengelola usaha pertambangan. Disusul dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 yang diteken oleh Jokowi pada Senin, 22 Juli lalu.[]